March 30th, 2013 @ // No Comments

M. Yudhie HaryonoTeoritikus Psiko-Hermeneutik dan Trias-Ekonomikus.

—buat kaum muda cerdas dan bertanggungjawab pada bangsa—

Dalam sebuah percakapan, Pramoedya Ananta Toer—sastrawan terbesar kita (1925) pernah berpesan pada tamunya, “yang harus kita lakukan sebagai negara bekas jajahan hanya dua hal: didiklah warga negara dengan organisasi dan perniagaan.” Mengapa organisasi? Tentu saja karena pendidikan organisasi akan membuat warga negara menjadi solid. Kesolidan itu bergerak dari kerumunan menjadi barisan dan berujung menjadi pasukan. Dan, pada barisan yang kuat serta pasukan yang solid, penjajahan tak akan mudah datang kembali untuk menjajah. Mengapa perniagaan? Tentu saja karena pendidikan perniagaan mengajarkan gotong-royong, bukan gotong-nyolong. Filsafatnya adalah Pancasila, geraknya adalah koperasi dan tujuan utamanya adalah kemanusiaan dan kebahagiaan. Manusia Pancasila adalah mereka yang berbahagia karena membahagiaakan sesamanya, bekerjasama dengan sesama dan memanusiakan sesama. Tentu kita tahu bahwa tugas manusia memang hanya menjadi manusia, bukan menjadi malaikat apalagi setan!

Refleksi hipotesa Pram hari ini menemukan relevansinya. Sebab, organisasi-organisasi kita (baik berbasis partai, agama, pendidikan, profesi, budaya, maupun keartisan) masih berujud pada kerumunan dan mempraktekkan demokrasi rasa oligarki. Mereka masih menjadi organisasi prosedur tanpa subtansi. Ujung dari dua hal itu, organisasi kita menjadi alat cuci kelakukan dan pelaku korupsi dan tempat sembunyi para koruptor, pengkhianat konstitusi. Lebih menyakitkan lagi, organisasi hanya kumpulan arisan keluarga “miskin” yang menggunakan tribusnya untuk merampok uang negara.

Bagaimana kita bisa melihat gejala itu secara sejarah? Mungkin hipotesa Kuntowijoyo (1943) ada benarnya. Menurutnya, gejala tidak berbarisnya warga negara (muslim) adalah karena penjajahan yang luar biasa jahatnya. Datangnya imperialisme ke Indonesia menyebabkan bukan hanya kemiskinan tetapi juga mental kalah dan berperasaan menjadi wong cilik (kadang diplesetkan menjadi wong licik), lalu menjadi oposan serta ketidakpercayaan antar sesama (distrust society). RE Elson (2008) menguatkan hipotesa itu. Menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan gagasan luar biasa yang nyaris mustahil terjadi. Hal ini akibat pluralisme dan konflik internal yang luar biasa plus penjajahan yang memiskinkan warga jajahannya.

Kuntowijoyo kemudian menajamkan dalam alur sejarah oposan dan tanpa barisan itu menjadi sejarah mitos, ideologi dan logos. Karena kalah, mereka melahirkan mitos untuk menang dengan mengharap eksternalitas yang menolong mereka. Lahirlah diskusi dan harapan tentang datangnya ratu adil (eksternalitas yang menolong wong cilik). Munculnya Cokro dan Karno sebagai eksternalitas yang menolong sebagai ratu adil dapat menjelaskan fenomena ini. Kita tahu pada babakn sejarah pra-kemerdekaan Cokro dan Karno sering dianggap ratu adil yang akan menolong wong cilik dari kesengsaraan akibat kelakuan penjajahan. Mitos ini terus dipelihara oleh warga negara ketika mereka kalah dan kalah dari siapa saja yang mengalahkan mereka.

Masa-masa kemerdekaan dan usaha mempertahanknnya, warga negara ingin mengembangkan ideologi karena negara sudah milik mereka. Tetapi yang terjadi tidak seperti bayangannya. Ratu adil tak mengadilkan mereka. Ratu adil tidak menyejahterakan mereka. Akibatnya, konsolidasi warga negara juga tidak berhasil sepenuhnya karena Karno hanya mewarisi seluruh warisan kolonial kecuali ideologi yang berbeda (yaitu Pancasila). Praktis selain ideologi; bentuk negara, bentuk pemerintahan, agama, pengadilan, undang-undang, pendidikan, ekonomi, tradisi, istana, kurikulum dan utang adalah meneruskan saja warisan Belanda.

Setelah 60 tahun merdeka, warga negara mengembangkan wacana logos (obyektifikasi dan rasionalisasi). Ini adalah masa Orde Baru di mana warga negara bukan hanya memiliki negara tetapi juga keinginan mengelolanya. Warga menegara, dan negara mewarga. Sayangnya, ide ini berbenturan dengan datangnya neo-kolonial yang deras sekali dengan praktek fundamentalisme pasar. Akibatnya warga negara juga belum maksimal menjadi “satu kesatuan” dan historical bloc yang mampu mengimbangi pasar, negara dan tribus lainnya. Akibatnya, gagasan negara-warga Pancasila berlabuh menjadi “komunitas bayangan saja.” Apalagi pada praktek perniagaan. Koperasi mati, gotong-royong tak terjadi, ekonomi makin tak merdeka, kemandirian makin pincang dan masa depan kemandirian makin suram. Yang merdeka secara ekonomi hanya non-pribumi dan londo putih serta sebagian kecil londo coklat saja.

Singkatnya, selama 67 tahun kita merdeka belum melakukan maksimalisasi dari hipotesa Pramoedya. Sebaliknya, kita abai dan makin lelah dan kalah. Ki Hadjar Dewantoro (1947) sudah menujumnya dengan mengatakan, “kalian yang melupakan pendidikan karakter akan menemukan kemerdekaan yang tak berguna.” Inilah drama yang berujung pada kalimat, “kemerdekaanmu tak menjadikan dirimu merdeka sebab tanah airmu dan isinya tetap bukan milikmu.”

Yah, kini kita memang masih memiliki kemerdekaan, tetapi itu hanya kemerdekaan politik. Belum kemerdekaan lainnya. Tanpa kemerdekaan lainnya, yang harus kita kerjakan pastilah masih banyak. Pekerjaan agar menjadi manusia 100%. Pekerjaan agar kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Dan pekerjaan itu, salah satunya—dengan mengikuti nasehat Pram—adalah konsolidasi masyarakat sipil dengan kurikulum berorganisasi dan berniaga.

***

Karena itu, di sini, kita bisa mulai dengan pertanyaan, “ di mana peta gerakan sosial saat “gerakan politik” menjadi iman baru di era demokrasi liberal?” Ini sebuah pertanyaan dari kegelisahan bila dilekatkan pada ‘antusiasme’ warga negara memproduksi partai politik dan berbondong-bondongnya warga negara menjadi calon legislatif, eksekutif bahkan yudikatif lewat parpol.

Kita ingat bahwa gerakan soaial biasanya didefinisikan sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat yang terorganisir secara informal bersifat lintas kelompok untuk menentang atau mendesakkan perubahan tanpa menguasai struktur kemenangannya. Banyak versi dan dimensi dari definisi gerakan sosial tersebut. Diani (2000:8), misalnya, menekankan pentingnya empat unsur utama, yaitu (1)jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi maupun kelas sosial.

(2)Ada sharing keyakinan dan solidaritas di antara mereka; (3)ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu. (4)Aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama, suku maupun pekerjaan. Dan, (5)berangkat dari bawah sehingga menguntungkan semua konstituen/bersama.

Dengan demikian, bisa diidealkan bahwa gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya. Meskipun selalu dibutuhkan kepemimpinan di dalam semua gerakan sosial tersebut, tetapi keuntungan (value-added) dan capaiannya selalu harus kembali kepada konstituen dan bukan kepada pemimpinnya. Inilah yang membedakan secara diametral dengan gerakan politik, karena gerakan politik mementingkan keuntungan elite daripada akar rumput.

Karena alasan tersebut, Touraine dalam, An Introduction to the Study of Social Movement (1985:9), tetap menempatkan gerakan sosial pada tingkat civil society (integrasi masyarakat) dan mengeluarkannya dari wilayah politik (integrasi sistem). Dus, gerakan sosial yang beroperasi di wilayah politik, tidak pantas lagi disebut sebagai gerakan sosial. Mereka harus tetap dilihat sebagai gerakan politik historis yang berjuang untuk perubahan status sosialnya, dan berjuang di tingkat aksi politiknya saja.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan di muka tulisan ini maka penulis berhipotesa bahwa wakil terbaik dari gerkan sosial saat ini adalah berbagai ormas dan LSM di banyak kota di Indonesia. Tentu, alasannya adalah karena mereka masih setia di wilayah civil society dengan aktivitas seperti pendidikan politik dan pemberdayaan rakyat, monitoring dan advokasi yang ‘menguntungkan bersama,’ melebihi kepentingan-kepentingan elitnya, tidak menuhankan modal; melainkan jaringan, tidak berorientasi jangka pendek; melainkan perkaderan.

Dalam kontek peta aktor dan metoda perubahan di Indonesia, gerakan sosial ini juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan gerakan lainnya. Pada gerakan politik misalnya, kita masih memiliki bacaan bahwa ’belum ada perubahan pasca reformasi’ karena berciri pada;

Pertama, seluruh sistem, mekanisme, dan instrumen demokrasi dioperasikan dengan pola-pola manajemen mikro mirip perusahaan. Segala sesuatu terencana secara detail dengan kontrol pengawasan atas pelaksanaan yang sangat ketat terpacu dalam dinamika kerja yang tinggi. Kedua, erat terkait dengan yang pertama, upaya pencegahan dan penggiringan dini untuk mengamankan kepentingan bisnis sangat diutamakan. Untuk itu, perlu ada pusat kajian yang dibiayai dan ilmuwan yang dapat dipekerjakan untuk melakukan telaah mendalam atas berbagai hal. Hasil dari telaah mendalam itu kemudian diubah menjadi dua wujud, yaitu strategi penggiringan opini publik dan naskah berbagai rencana perundang-undangan. Para ahli komunikasi dan drafter undang-undang menjadi tulang punggung utama. Ketiga, harus ada kerja sama erat antara mereka yang di legislatif dan mereka yang bertakhta di tatanan pengadilan sampai mahkamah agung dan mahkamah konstitusi bahkan para eksekutif. Bila suatu undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, eksekutif segera mengeluarkan perangkat peraturan lain untuk tetap menjalankan ketentuan hukum yang menguntungkan bisnis (Undang-Undang Kelistrikan, UUPMA, UU Migas dll). Keempat, seluruh buah dinamika demokrasi pada akhirnya dipersembahkan kepada kelas pemodal. Dan, bila proses demokrasi macet, kerahkan preman politik menggebrak lembaga legislatif.[1] Riset Demos di bawah ini membuktikan bahwa aktor dan metoda politik zaman Orba dan reformasi belum berubah.[2]

Dari riset ini kita paham bahwa aktor baru yang sangat penting pada gerakan sosial-politik tahun 1998 absen. Aktor mahasiswa dan aktifis LSM tidak masuk dalam 8 besar aktor-aktor yang mengisi reformasi.

Karena itu, gerakan sosial pasca revolusi mei memiliki ciri yang terlihat pada kelambanan gerakan bersama dalam menciptakan historical bloc tetapi terjadi percepatan perkaderan dikarenakan berubanya peran menjadi aktor politik. Singkatnya, percepatan perkaderan ini karena ‘berpindahnya’ para aktor-aktor gerakan sosial ke gerakan politik (praktis). Selebihnya, proses migrasi dengan motif diri yang tak dibarengi visi-missi inilah yang kita saksikan hari ini.

Ketika iman pada demokrasi liberal menggejala sangat kuat, menyapu bersih aktor dan skema gerakan sosial untuk larut di dalamnya maka tak ada jawaban kecuali ‘memperpanjang’ napas aktor yang tersisa. Menguatkan mereka bahwa perubahan ‘tak layak’ digantungkan pada satu kaki. Apalagi kaki politik praktis. Terlebih, di republik ini politik menjadi candu untuk melakukan KKN yang luar biasa cepatnya. Dus, politik ini bukan hanya memabukkan tetapi juga membawa perasaan benar diri [truth claim] dan menyalahkan orang lain.

Hari ini, peta gerakan sosial berada pada ‘lampu merah.’ Gerakan politik pada lampu hijau. Keduanya seperti tak berupaya menjadi gerakan yang saling mengisi. Keduanya dijalankan sendiri-sendiri di tengah kuatnya cengkraman kapitalisme global. Sebuah cengkraman yang hadir di era kolonial baru. Sebuah era yang dapat dirumuskan menjadi ‘betapa menakutkan kapitalisme global dan betapa pengecut pemimpin bangsa [hari] ini, khususnya bagi mereka yang menundukkan diri di bawah korporasi multinasional.’

Lampu merah pada gerakan sosial dan lampu hijau pada gerakan politik jelas merupakan sejarah ‘kebodohan’ yang berulang. Sebab, beberapa kali kita dilupakan partai, dicampakkan demokrasi liberal. Padahal, kita tak mungkin menanggung beban kebodohan dan kenestapaan para politikus. Kita harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan para politikus dengan menyegarkan ‘gerakan’ agar meraih makna hidup. Sebuah gerakan yang lebih menitikberatkan kebersamaan dan berlakunya nilai-nilai, bukan gerakan milik elit dan tanpa nilai. Jelasnya, demokrasi liberal, politik tanpa nilai dan kerakusan partai saat ini, bukan solusi jika kita tidak ingin ikut menderita untuk kesekian kalinya.

Pentingnya Konsolidasi Civil Society

Tentu saja, karena konsolidasi civil society merupakan salah satu pilar demokrasi maka membuatnya kuat dan waras adalah keniscayaan. Hal ini karena arena aktor-aktor dengan pranata sosial di mana hubungan-hubungan asosiatif timbal-balik terbentuk secara sukarela untuk membangun pertautan  kekuasaan dan pengaruh terhadap dan ke dalam negara dan pasar, yang dilakukan untuk mewujudkan kepentingan atau kebaikan bersama. Dus, masyarakat sipil dapat juga dilihat sebagai aktor/agencies manakala ia merujuk pada individu atau kelompok individu yang melakukan tindakan tertentu guna melakukan konsolidasi yang bertujuan merubah keburukan menjadi keadaban.

Di sini, diktum poskolonial menemukan basis argumentasinya. Jika negara>pasar, agama dan civil society=neo-otoritarianisme. Jika pasar>negara, agama dan civil society=neo-liberalisme. Jika agama>negara, pasar dan civil society=neo-fundamentalisme. Jika civil society>negara, pasar dan agama=neo-tribalisme. Karena itu mestinya negara, pasar, agama dan civil society (empat badan publik) dalam kesetimbangan. Poros kesetimbangan ini bisa dikuatkan dan ditradisikan jika kita memiliki masyarakat yang terkonsolidasi, waras dan progresif. Sebuah civil society yang tidak berkerumun melainkan berbaris dan menjadi pasukan.

Poros kesetimbangan itulah tujuan didirikannya negara Indonesia. Sebuah negara yang berlandaskan Pancasila. Sebuah negara pancasila karena tujuannya kebahagiaan di dunia dan akhirat (spiritualis, intelektualis, humanis, sosialis), basisnya wargaisme/rakyat, institusinya musyawarah mufakat dan gotong-royong, filsafatnya adalah kesadaran ontologis nusantaraisme (kepulauan) dan kesadaran epistemologis maritimisme (kelautan), serta kesadaran aksiologis multikulturalisme (bhineka tunggal ika), aktor pengalokasian kekayaan adalah warga negara yang berhimpun dalam MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh warga negara yang kemudian bertugas menyusun GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) di mana isinya adalah apa, bagaimana, siapa, kapan, mengapa kekayaan negara dikelola demi kemakmuran semua warga negara, bukan orang per orang apalagi golongan per golongan. Akhirnya, keadilan-kebahagiaan ekonomi-politik akan ditujukan menjadi milik semua warga negara, bukan individu, bukan negara. Asas berlangsungnya adalah semesta (menyeluruh). Sebab, pancasila adalah alat sekaligus tujuan serta akibat bersama bernegara.

Maknanya dengan demikian adalah, keseluruhan sila-sila Pancasila itu dijiwai dengan semangat kegotongroyongan yang bersumber langsung dari nilai-nilai kekeluargaan: Ketuhanan secara kekeluargaan (yang berkebudayaan lapang dan toleran); Kemanusiaan universal secara kekeluargaan (yang adil dan beradab); Persatuan kebangsaan secara kekeluargaan (Bhineka Tunggal Ika); Demokrasi-kerakyatan secara kekeluargaan (permusyawaratan dengan hikmah kebijakan); serta Keadilan ekonomi secara kekeluargaan (usaha bersama dan milik bersama—Koperasi, BUMN, Swasta).

Tentu saja konsolidasi demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan, karena di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak demikian, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada, dan kedaulatan ekonomi belum ditangan rakyat. Demokrasi ekonomi tidak hanya dipandang sebagai proses pengambilan keputusan sebagaimana demokrasi politik, tapi sekaligus sebagai dasar mewujutkan keadilan sosial.

Sebagaimana tertulis dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi di mana proses produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan kehidupan yang menentukan nasib manusia, rakyat, dan bangsa Indonesia.[]


[1]Tamrin Amal Tamagola, Penjarah Demokrasi dan Demokrasi Penjarah, Majalah Mingguan TEMPO Edisi 24 April 2005.

[2]Ibid.,